Oleh: Syarief Makhya, Drs. M.Si
Lembaga Penelitian
Dibuat: 2007-12-10 , dengan 1 file(s).
Keywords: KASUS KEBIJAKAN APBD,REFLEKSI DAN EVALUASI
Subject: Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Call Number: 352.72 Mak m c.1
Abstrak
Salah satu kasus kebijakan yang menarik untuk dikaji adalah pembuatan RAPBD sampai pada pengesahan RAPBD. Dalam dua tahun terakhir ini pembuatan dan pengesahan RAPBD menimbulkan resistesi dan kekuatan politik masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah sudah terjalin pola interaksi politik antara aktor formal dan aktor informal. Tetapi, apakah
pola interaksi politik dalam pembuatan kebijakan tersebut sudah merubah sub tansi kebijakan dan menampilkan sebuah model kebijakan publik yang partisipatiL Pertanyaan ini menjadi dasar di dalam merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (a) bagaimana pola interaksi aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan
kebijakan publik ? (b) siapa aktor yang paling dominan dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan (c) apakah sudah terjadi perubahan
subtansi kebijakan publik dalam kasus penetapan RAPBD.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis peneliian kualitatif dengan lebih banyak mengedepankan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang dikaji. Objek
penelitiannya adalah perilaku kepentingan aktor, baik aktor informal maupun aktor formal dalam membuat kebijakan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD Propinsi Lampung Tahun anggaran 2002 merupakan salah satu kasus kebijakan publik yang paling banyak disorot oleh kekuataan institusi publik. Sorotan itu, karena dalam draft RAPBD termuat duplikasi anggaran, inefisiensi, ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah, ketidakjelasan proyek dengan pencapaian visi-misi Propinsi Lampung,
dan tidak ada sense of crisis. Gambaran tentang RAPBD tersebut telah menimbulkan reaksi dan tekanan publik dari kekuatan institusi publik,
dalam wujud aksi-aksi demonstratif, dialog dengan beberapa fraksi di DPRD dan partai politik, penyampaian opini publik di media masa,
diskusi dan seminar, dan ulasan-ulasan RAPBD di media masa.
Proses pembahasan dan tekanan-teanan publik terhadap RAPBD merupakan pencerminan bahwa ada ruang yang tersedia bagi terjalinnya proses interaksi politik antara kekuatan politik formal
dengan kekuatan institusi publik dalam pembahasan pembuatan kebijakan publik; perdebatan pembahasan kebijakan yang alot dan
memakan waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa ada proses politik lokal yang dinamis yang mengarah pada pembentukan model pembuatan kebijakan yang demokratis.
Pola interaksi politik dalam proses pembuatan kebijakan publik pada kasus RAPBD Propinsi Lampung Tahun 2002 terhalang oleh pola
hubungan DPRD dan eksekutif daerah yang kompromistik dan sarat dengan kepentingan-kepentingan pragramatis. Realistas politik di DPRD yang sangat pluralistik dan surplus kekuasaan serta pola ketergantungan eksekutif daerah terhadap DPRD yang begitu kuat
menyebabkan kedua institusi ini (DPRD dan eksekutif daerah) cenderung tidak berfihak kepada publik. Hal tersebut ditujukkan dari
hasil temuan penelitian bahwa sorotan, kritik, tekanan dan aspirasi publik tidak bisa semua diakomodasi oleh DPRD dalam merumuskan
revisi terhadap RAPBD.
Faktor lain dalam pembahasan terhadap RAPBD yang menjacli persoalan yaitu pola hubungan publik dengan DPRD masih diwarnai oleh bias interpretasi terhadap pembahasan subtansi kebijakan, muncul ketidak jelasan antara otoritas publik dengan kewenangan para
pembuat kebijakan, serta tidak adanya pola perubahan perencanan kebijakan yang dilakukan oleh ekekutif daerah; ekekutif daerah masih
menggunakan pola lama yaitu pola perencanaan yang didominasi oleh Birokasi dengan pola penyerapan, penyampaian aspirasi, pembahasan
perencanaan melalui mekauisme rakorbang.
Disarankan agar pembahasan RAPBD mendasarkan pada
bahwasan ten tang subtansi proyek, kesesuaian dengan pencapaian visi-misi Propinsi Lampung, penggunaan alokasi anggaran yang efisien dan
proporsional, kesuaian dengan peraturan pemerintah, dan kesuaian dengan kondisi masyarakat dan situasi kriris ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang diajukan tersebut, hanya bisa direalisasikan, apabila dilakukan dalam beragam pendckatan yaitu : pendekatan politik,
pendekatan teknokratik, pendektan profesionalisme, pendekatan informasi, pendekatan ekonomi, dan pendekatan
administratif/ managerial. Diperlukan produk hukum yang akan mengatur tentang tentang batas-batas kewenangan yang jelas antara
publik dengan para policy maker. Sella reformasi internal dalam tubuh birokrasi pemda dalam proses penyusunan perencanaan kebijakan.
Hubungi kami:
DL Name: Lampung University Library
PublisherID: LAPTUNILAPP
Organization: Lampung University
Contact: Perpustakaan Universitas Lampung
Address: Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1
City: Bandar Lampung
Region: Lampung
Country: Indonesia
Phone: 62-721-706352
Fax: 62-721-706351
Admin Email: dedi[at]unila.ac.id
CKO Email: library[at]unila.ac.id
http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2007-syariefmak-1005
